Pembangunan Ekonomi Regional

Materi 8/9

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH           

 8/9.3 Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyrakat mengelola SD yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum strategi pembangunan ekonomi daerah adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Menurut Lincolin Arsyad (2000) secara garis besar mengagambarkan stategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokan menjadi 4 yaitu;

1. Strategi pengembangan fisik (locality or physical development strategy)

2. Strategi pengembangan dunia usaha ( business development strategy)

3. Straegi pengembangan SDM ( human resource development srategy)

4. Strategi pengembangan masyarakat (community based development

Strategy)

Sumber:

http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/

http://reviewtesis.blogspot.com/2008/02/peranan-pendapatan-asli-daerah-dalam.html

http://www.academia.edu/7558745/Makalah_Strategi_Pembangunan_Ekonomi_Regional

http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html

Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Materi 8/9

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

8/9.2 Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula17 untuk membiayai kegiatan tersebut.

Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari :

1. hasil pajak daerah;

2. hasil retribusi daerah;

3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya;

4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber:

http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/

http://reviewtesis.blogspot.com/2008/02/peranan-pendapatan-asli-daerah-dalam.html

http://www.academia.edu/7558745/Makalah_Strategi_Pembangunan_Ekonomi_Regional

http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html

Undang-Undang Otonomi Daerah

Materi 8/9

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

            8/9.1 Undang-Undang Otonomi Daerah

UU otonomi daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia atau dapat juga disebut payung hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU otonomi daerah di Indonesia menjadi payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya.

 Tentang UU Otonomi Daerah

UU otonomi daerah itu sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 18 ayat (7), bahwa:

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah mulai diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.

Perubahan UU Otonomi Daerah

Pada tahap selanjutnya UU otonomi daerah ini mendapatkan kritik dan masukan untuk lebih disempurnakan lagi. Ada banyak kritik dan masukan yang disampaikan sehingga dilakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah. Dengan terjadinya judicial review maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini juga diikuti pula dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai otonomi daerah yang berfungsi sebagai pelengkap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sesungguhnya UU otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan setelah disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun perubahan tersebut meskipun penting namun tidak bersifat substansial dan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah karena hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977).

Selanjutnya dilakukan lagi perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber:

http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/

http://reviewtesis.blogspot.com/2008/02/peranan-pendapatan-asli-daerah-dalam.html

http://www.academia.edu/7558745/Makalah_Strategi_Pembangunan_Ekonomi_Regional

http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/faktor-faktor-penyebab-ketimpangan.html

Kebijakan Anti Kemiskinan

Materi 6/7

Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.8 Kebijakan Anti Kemiskinan

Cara memberikan kebijakan anti kemiskinan yaitu dengan cara memberikan Bantuan Langsung dan Bantuan Tidak Langsung.

a      Bantuan Langsung

1.subsidi

2.cash transfer

3.dana sosisal

b.  Bantuan Tidak Langsung

1. pelayanan

2.Rehabilitasi/Pembinaan

3.Perlindungan

4.pemberdayaan         

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://www.academia.edu/9831960/Kemiskinan_definisi_ciri-ciri_dan_kategori

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Materi 6/7

Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.7 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

1)   Tingkat pendidikan yang rendah

2)   Produktivitas tenaga kerja rendah

3)   Tingkat upah yang rendah

4)   Distribusi pendapatan yang tidak seimbang

5)   Kesempatan kerja yang sedikit

6)   Kwalitas sumber daya manusia masih rendah

7)   Penggunaan teknologi masih kurang

8)   Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah

9)   Kultur/budaya (tradisi)

10)          Politik yang belum stabil

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://www.academia.edu/9831960/Kemiskinan_definisi_ciri-ciri_dan_kategori

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/

Kemiskinan di Indonesia

Materi 6/7

Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.6 Kemiskinan di Indonesia

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.(www.ismailrasulong.wordpress.com).

Hal ini diakibatkan oleh ketidak mampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan. Si Miskin rela mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi mereka yang memiliki uang dan memegang kendali atas sektor perekonomian lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya.

Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://www.academia.edu/9831960/Kemiskinan_definisi_ciri-ciri_dan_kategori

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/

Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Materi 6/7

Kemiskinan dan Kesenjangan

6/7.5 Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur  tingkat  kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance.

Yang sering digunakan dalam  literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy(GE) ,ukuran Atkinson, danKoefisienGini.

Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0-1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama daripendapatan)

Bila 1 : ketidak merataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

Ide dasar dari perhitungan  koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketida kmerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan dikatakan  sangat  tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0.

Ketimpangan dikatakan  tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7.
Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.
Ketimpangan dikatakan  rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran  lainnya yang  juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan  menjadi tiga group :

40%pendudukdenganpendapatanrendah,

40%pendudukdenganpendapatanmenengah,

20%penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.

Selanjutnya, ketidak merataan  pendapatan diukur berdasarkan  pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan  rendah.

Menurut  kriteria Bank Dunia, tingkat ketidak merataan dalam distribusi yaitu pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.

Tingkat ketidak  merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai17%dari jumlahpendapatan. Sedangkan ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih

besar dari 17%darijumlahpendapatan.

2. Indikator Kemiskinan

Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya

rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi

kebutuhan  minimum  makanan dan bukan makanan (BPS, 1994).

Untuk kebutuhan minimum  makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.

Sedangkan  pengeluaran kebutuhan  minimum  bukan  makanan  meliputi pengeluaran  untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://www.academia.edu/9831960/Kemiskinan_definisi_ciri-ciri_dan_kategori

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

https://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/