Materi 1
Sistem Ekonomi Indonesia
1.2 Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
1. Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya
adalah ideology politik.
2. Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim
pemerintahan (cara pemerintah).
3. Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya
adalah penyelenggaraan kenegaraan.
4. Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya
adalah struktur birokrasi.
5. Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology
ekonomi.
6. Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya
adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
a. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
b. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain
dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan,
dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar